BANDA ACEH — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
“Saya akan terus berusaha di pemerintah pusat untuk terus mewujudkan melalui keputusan pemerintah agar memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Aceh, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Cak Imin di Banda Aceh, Selasa malam.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh periode 2026–2031.
Selain penanganan bencana, Cak Imin juga menyoroti pentingnya realisasi butir-butir kesepakatan damai dalam MoU Helsinki sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian daerah.
“Aspirasi-aspirasi sesuai Helsinki (perjanjian damai), dengan pelaksanaan dari harapan untuk kemandirian masyarakat Aceh. Kita siap membackup harapan-harapan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menitikberatkan pada transformasi pembangunan berbasis potensi daerah. Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang secara mandiri.
“Tidak bergantung kepada siapa pun, kecuali bergantung kepada diri kita sendiri. Karena itu, saatnya Aceh bangkit dengan kekayaan yang dimilikinya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menegaskan kesiapannya, baik sebagai Menko PM maupun Ketua Umum PKB, untuk mendorong percepatan pembangunan di Aceh. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap berada pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tepat.
Sementara itu, kepada kader PKB di Aceh, ia meminta agar amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan secara optimal dan memberikan dampak nyata.
“Insya Allah, saya yakin dan optimistis PKB di bawah kepemimpinan H Ruslan M Daud akan mewujudkan Aceh yang adil, makmur, dan sejahtera,” demikian Cak Imin.
