PAMEKASAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (Unira) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (14/8/2025).
Massa menuntut pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk memperbaiki layanan publik, mengatasi kerusakan lingkungan, dan melakukan reformasi birokrasi.
Aksi yang dimulai sejak pagi sempat memanas karena demonstran tidak segera ditemui Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman. Massa kemudian menerobos barikade polisi hingga masuk ke ruang kerja bupati, namun orang nomor satu di Pamekasan itu tidak berada di tempat.
Tak puas, mereka bergerak ke Pendopo Ronggosukowati dan memaksa masuk dengan menerobos pagar besi. Beberapa saat kemudian, bupati bersama Sekretaris Daerah Pamekasan, Masrukin, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akhirnya menemui peserta aksi.
Presiden Mahasiswa (Presma) Unira, Izet Alfian Fatahillah, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian BEM Unira, kondisi Pamekasan saat ini masuk kategori darurat.
“Pelayanan kesehatan buruk, kepedulian terhadap lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal minim, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan. Semua itu persoalan serius yang harus segera diselesaikan,” ujarnya di hadapan bupati.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga Pemkab Pamekasan melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kami tegaskan akan terus mengawal isu ini sampai tuntas,” kata Izet.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, meminta maaf karena terlambat menemui massa. Ia mengaku sejak pagi harus menghadiri sejumlah agenda dan menerima tamu.
“Saya mohon maaf, bukan bermaksud membiarkan mahasiswa menunggu, tapi sejak tadi saya ada tamu yang harus ditemui,” ucapnya.
Kholilurrahman berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan mahasiswa, mulai dari peningkatan layanan kesehatan, penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, hingga pembenahan kinerja OPD.
“Mana yang bisa diperbaiki akan kami perbaiki, sedangkan yang belum bisa akan diberikan punishment. Semua pejabat harus berangkat dari pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.
