BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul dampak bencana yang masih dirasakan di sejumlah wilayah. Perpanjangan ini berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan perpanjangan tersebut merupakan yang kedua kalinya ditetapkan pada tahun 2025. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta mencermati laporan analisis cepat dari pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
“Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” ujar Muhammad MTA, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga didasarkan pada hasil rapat virtual bersama pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana yang digelar pada 23 Desember 2025, serta kajian penanganan darurat yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Dalam perpanjangan status tanggap darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pendistribusian logistik kepada masyarakat terdampak, baik yang berada di lokasi pengungsian maupun di rumah warga, termasuk ke desa-desa yang masih terisolasi.
“Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM,” ujarnya.
Selain itu, Mualem juga meminta seluruh fasilitas layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu, membuka pos pelayanan kesehatan dan menjangkau wilayah terpencil guna memastikan korban bencana mendapatkan layanan medis yang memadai. Pemerintah daerah juga diminta mempersiapkan proses belajar mengajar bagi anak-anak terdampak bencana, termasuk penyediaan pakaian, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya agar kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan dengan baik.
Tak hanya itu, percepatan pemulihan infrastruktur juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar pembangunan pascabencana dapat berjalan optimal dan berkelanjungan.
“Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini,” pungkas Muhammad MTA.**
