JAKARTA — Seorang anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara DPR dan Kementerian Pariwisata, Rabu (4/2/2026), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menyatakan bahwa kinerja Widiyanti sepanjang periode sebelumnya masih belum memenuhi harapan, sehingga menurutnya layak mendapat nilai 50 dari skala 100. Yoyok menekankan pentingnya kebijakan pariwisata yang kuat dan berdampak nyata terhadap perekonomian di 2026.
“Saya harapkan di 2026 nanti, kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi, Bu, sebagai mesin ekonomi,” ujar Yoyok saat rapat kerja.
Dalam pernyataannya, Yoyok juga menyoroti sejumlah isu yang dinilai belum ditangani secara efektif, termasuk tingginya tarif tiket pesawat domestik yang menurutnya berdampak pada daya tarik pariwisata dan aksesibilitas wisatawan. Ia pun menyinggung bahwa penyerapan anggaran kementerian belum dirasakan hingga ke tingkat pelaku wisata di daerah.
“Mengenai tiket yang mahal dan penggunaan anggaran yang belum menyentuh pelaku wisata bawah, itu tantangan yang harus dijawab,” ungkap legislator tersebut.
Menanggapi penilaian tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan tidak mempermasalahkan skor yang diberikan. Ia menilai angka 50 berasal dari satu pandangan anggota dewan dan bersifat subjektif, serta bukan cerminan keseluruhan evaluasi terhadap kinerja kementeriannya.
“Nilai itu mungkin datang dari satu orang. Hal ini bersifat subjektif, karena tidak semua anggota DPR menilai seperti itu,” katanya seusai rapat kerja. Widiyanti menyebutkan sebagian besar anggota dewan lainnya justru memberikan apresiasi atas capaian Kemenpar.
Widiyanti menegaskan bahwa indikator kinerja utama (IKU) kementeriannya pada 2025 telah melampaui target di berbagai aspek, seperti jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, penyerapan tenaga kerja, serta realisasi investasi di sektor pariwisata. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan tren positif bagi sektor yang menjadi salah satu penopang devisa negara.
Namun, kritik DPR tersebut menggambarkan adanya ekspektasi yang berbeda antara legislatif dan eksekutif terkait arah kebijakan pariwisata nasional di tahun ini. Pemerintah diharapkan dapat menjembatani data dan pelaksanaan program yang lebih konkret agar dampaknya terasa luas di seluruh tingkatan industri pariwisata.*
